WARTAPRIBUMI, MAGETAN – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan menindak tegas pelaku usaha yang mangkir dari kewajiban fiskal. Sebanyak lima hotel dan satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi dipasangi papan peringatan khusus pada Selasa (10/11/2026).
Langkah penertiban ini diambil lantaran para wajib pajak tersebut terbukti tidak patuh dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah melewati batas tempo pada 30 September lalu.
Sebaran Titik Penertiban dan Penjelasan BPKPD Magetan
Kepala Bidang (Kabid) Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan BPKPD Magetan, Sumarsono, merinci bahwa sanksi pemasangan papan peringatan tersebut menyasar titik-titik komersial strategis di berbagai wilayah kecamatan.
“Ini termasuk hotel-hotel di Sarangan lima tempat, terus pom di Parang itu satu tempat. Nanti kelurahan lainnya juga seperti itu. Yang rumah kosong itu nanti ada, nanti kita jangkau dengan pemasangan papan itu,” ujar Sumarsono.
Kendati demikian, pihak BPKPD Magetan mengaku belum mengantongi angka final terkait total keseluruhan bangunan maupun lahan di wilayah setempat yang akan segera ditindak dengan pemasangan papan peringatan serupa. Pendataan lanjutan masih terus digodok di lapangan.
“Secara keseluruhan belum tahu, nanti kita cek di lapangan. Kalau memang data itu ada, tapi dia setelah mau dipasang itu mau membayar, lha itu nanti tidak termasuk,” jelasnya.
Kendala Keterbatasan SDM dalam Penagihan Pajak Daerah
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan di lapangan, BPKPD Magetan mengakui lembaganya masih dihadapkan pada kendala klasik, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Di sisi lain, cakupan tugas operasional jawatannya tergolong sangat luas dan beragam, tidak hanya berfokus pada penagihan sektor PBB saja.
“Tahap itu maksudnya dalam arti hanya kita itu menjedakan waktu saja karena kita SDM-nya kurang, sedangkan tugas kita kan banyak sekali bermacam-macam, tidak hanya PBB. Jadi nanti kita atur waktu saja, jadi nanti ada surat tugas yang berdasarkan khusus menagih PBB. Jadi tim kita selalu turun untuk menagih itu,” ungkap Sumarsono.
Imbauan Pelunasan Pajak untuk Pembangunan Daerah
Menyikapi polemik tunggakan pajak ini, BPKPD Magetan secara tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun pemilik usaha—baik yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah agar segera menuntaskan kewajiban fiskal mereka demi menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sehingga wajib pajak yang berada di luar daerah maupun yang belum membayar itu secepatnya PBB dilunasi,” tegasnya. (gat/red)
